Demo 04 Nov, Saran Pemerintah, Kapolri dan Prabowo Seirama dengan Fatwa Santri

Pagi, pukul 05.40 WIB, penulis berangkat ke Paculgowang, Jombang untuk mengikuti pengajian yang diasuh Agus Shobih, putra al-Maghfurlah KH. Abdul Aziz Manshur. Tidak diduga, ternyata pengajiannya libur. Akhirnya, karena udara yang masih dingin, penulis dan adiknya berkeinginan ngopi di warung terdekat.

Disela ngopinya, penulis teringat berita yang dilansir kompas. Berita tersebut berisi saran dari Pemerintah, Kapolri dan Prabowo untuk pendemo Cagub DKI Jakarta, Ahok yang akan beraksi pada 04 November 2016. Dari penulis, saran mereka akan dikaitkan dengan pemahaman fikih (hukum Islam).

Produk hukum (fatwa) mengenai demonstrasi pernah diputuskan oleh santri se-Jawa Madura dalam forum yang disebut dengan FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesantren) se Jawa-Madura ke-21 di Pon. Pes. Lirboyo, Kota Kediri. Forum yang demikian juga disebut dengan Bahtsul Masail. (Baca: Etika Demonstrasi)

Memang, deskripsi masalah yang dibahas santri tersebut bukan demo ormas pada 04 November 2016 nanti. Tapi, hasil keputusannya bersifat umum dan menyeluruh untuk berbagai kasus demonstrasi.

Baiklah, berikut cuplikan berita yang berisi saran mereka beserta keserasianya dengan fatwa santri tersebut.



Saran dari Pemerintah (Jokowi)


  • "Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Fatwa Santri:
Demonstrasi boleh dilakukan dengan harus tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan tidak dilakukan dengan cara, baik perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan.

  • Jokowi mengatakan, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat setiap warga negara. Namun, pemerintah akan mengutamakan ketertiban umum.
  • "Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkistis oleh siapa pun," kata Jokowi.

Fatwa Santri:
Demonstrasi boleh dilakukan dengan harus menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum.


Saran dari Kepala Polri (Jenderal (Pol) Tito Karnavian)

  • Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya mengajak masyarakat untuk mengawal kasus Ahok yang ditangani Bareskrim Polri.
  • Namun, ia menilai, pengawasan masyarakat tidak perlu dilakukan dengan pengerahan massa.
  • "Kita adalah negara demokrasi, kita serahkan pada aturan main dan aturan hukum yang ada. Silahkan dikawal proses-proses hukum itu tanpa perlu untuk melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Fatwa Santri:
Demonstrasi diperbolehkan apabila diyakini ( dhon qowy ) sebagai alternative effective / terakhir dan dilakukan oleh pendemo yang berkompeten (bukan pendemo asal-asalan) dalam permasalahan yang sedang didemokan.

  • Kapolri juga mengimbau masyarakat agar dewasa dalam menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa.
  • "Kami berkoordinasi dengan teman-teman yang akan melakukan aksi agar jangan mudah terprovokasi. Tolong jangan sampai anarkistis. Waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat sudah disediakan. Kami berkomitmen melindungi dan mengamankan selama dilakukan dengan damai," katanya.

Fatwa Santri:
Demonstrasi boleh dilakukan dengan harus tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan tidak dilakukan dengan cara, baik perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan.


Saran dari Ketua Umum Partai Gerindra (Prabowo Subianto)

  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap unjuk rasa yang akan digelar sejumlah ormas pada Jumat (4/10/2016) dapat berjalan dengan sejuk.
  • "Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan sejuk dan damai," ujar calon presiden pada Pemilu 2014 tersebut.

Fatwa Santri:
Demonstrasi boleh dilakukan dengan harus tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan tidak dilakukan dengan cara, baik perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan.

  • Prabowo mengatakan, semua pihak harus sadar bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama, dan ras. Oleh karena itu, persatuan harus dijaga.
  • "Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah belah bangsa," kata Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016) sore.

Fatwa Santri:
Demontrasi sebagai sarana atau media ber-amar ma’ruf nahi mungkar atau menyampaikan tuntutan dan aspirasi. Sedangkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya serta tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, baik bagi pelaku atau orang lain (FMPP XIV se Jawa Madura). (Baca: Konsep Jihad dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Di Indonesia)

Sumber:

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 komentar

komentar