Sah Jadi UU! DPR Ketok Palu Perampasan Aset, Sasar Koruptor hingga Penipuan Berbasis TI

 


JAKARTA – Sehari setelah menyepakatinya di tingkat komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

​Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan akhir bahwa regulasi ini dirancang untuk menutup celah pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini belum optimal, baik untuk keuangan negara maupun korban kejahatan.

​"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," tegas Habiburokhman dalam laporannya.


​Proses Panjang, 397 DIM, dan 74 Pasal

​Habiburokhman memaparkan bahwa penyusunan regulasi ini melalui proses partisipatif yang ekstensif. Komisi III DPR RI menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat, selain melakukan kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

​Dari sisi substansi, pembahasan merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memperluas naskah dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal, sekaligus menyempurnakan judul untuk mempertegas cakupan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

​Empat Pilar Utama dan Perluasan Ruang Lingkup

​UU Perampasan Aset ini bertumpu pada empat pilar utama:

  1. ​Asas dan Ruang Lingkup: Menjamin penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), proporsionalitas, serta penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.
  2. ​Prosedur Presisi (Non-Conviction Based): Memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.
  3. ​Tata Kelola dan Transparansi: Pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen dengan dukungan sistem informasi serta jejak audit permanen.
  4. ​Restorasi Berkeadilan: Mengutamakan pengembalian aset kepada negara, korban kejahatan, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

​Ruang lingkup tindak pidana yang tercakup juga diperluas, meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

​Pagar Pengaman Cegah Penyalahgunaan Kewenangan

​Menekankan pentingnya akuntabilitas di lapangan, Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset dilengkapi pengawasan independen serta beban pembuktian berimbang yang diuji terbuka di persidangan.

​"Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.


​Di akhir laporannya, Habiburokhman turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, pakar, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, media massa, serta secara khusus penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses sejak awal hingga pengesahan.

​Referensi:

Parlementaria / DPR RI. (2026, 19 November). Tok! RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi Undang-Undang. Diakses dari https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-RUU-Perampasan-Aset-Habiburokhman-Instrumen-Baru-Pemulihan-Kerugian-Negara-dan-Korban-70760

​Tanggal Akses: 19 November 2026

Post a Comment for "Sah Jadi UU! DPR Ketok Palu Perampasan Aset, Sasar Koruptor hingga Penipuan Berbasis TI"