Ulama di Pemerintahan: Bagaimana Hukumnya Ulama Menjabat dalam Pemerintahan?
Pertanyaan
Bagaimana ulama-ulama kita yang menjabat dalam pemerintahan? Apakah tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW:
الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ مَا لَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ، فَإِذَا خَالَطُوا السُّلْطَانَ فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ وَعِبَادَ اللَّهِ، فَاحْذَرُوهُمْ وَاعْتَزِلُوهُمْ.
Artinya:
“Para ulama adalah kepercayaan para rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Akan tetapi, apabila mereka bergaul dengan para penguasa, sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah. Maka takut dan hindarilah mereka.”
Dalam kitab Majmu’ berbahasa Jawa karangan Kiai Sholeh Darat Semarang ditegaskan bahwa para pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang terhina dan tertipu. Apakah ulama yang menjadi pejabat pemerintahan termasuk dalam hadis tersebut?
(Pertanyaan NU Cabang Kudus).
Jawaban
Para ulama yang menjabat dalam pemerintahan tidak termasuk dalam ancaman hadis dan pendapat Kiai Sholeh Darat tersebut, apabila mereka menjabat karena adanya kebutuhan (hajat), keadaan darurat (dharurat), atau kemaslahatan agama, serta disertai niat yang baik.
Keterangan dari kitab
1. Is’ad al-Rafiq
Dalam kitab Is’ad al-Rafiq, dijelaskan bahwa ulama hendaknya tidak bolak-balik mendatangi sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena kebutuhan, keadaan darurat, atau kemaslahatan agama yang lebih besar daripada kerusakannya, dengan disertai niat yang baik.
وَلَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ إِلَى السَّلَاطِينِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ تَزِيدُ مَصْلَحَتُهَا عَلَى مَفْسَدَتِهَا، إِذَا اقْتَرَنَ ذَلِكَ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ.
Artinya:
“Hendaknya tidak sering mendatangi para sultan dan penguasa lainnya kecuali karena kebutuhan, keadaan darurat, atau kemaslahatan agama yang lebih besar daripada kerusakannya, apabila hal tersebut disertai niat yang baik.”
Dalam penjelasan tersebut, pergaulan para ulama seperti Imam al-Zuhri, Imam al-Syafi’i dan ulama lainnya dengan para penguasa dipahami dalam konteks kebutuhan dan kemaslahatan agama, bukan untuk mencari kepentingan duniawi.
Referensi kitab:
Muhammad Babashil, Is’ad al-Rafiq ‘ala Sullam al-Taufiq, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tanpa tahun, Juz II, halaman 31.
Kesimpulan
Menjadi pejabat pemerintahan tidak otomatis menjadikan seorang ulama termasuk dalam ancaman hadis tersebut.
Yang menjadi perhatian adalah alasan, tujuan, dan niat ketika berhubungan dengan penguasa.
Apabila keterlibatan ulama dalam pemerintahan dilakukan karena kebutuhan, keadaan darurat, atau kemaslahatan agama yang lebih besar, serta disertai niat baik, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ancaman yang dimaksud.
Sebaliknya, mendekati penguasa semata-mata untuk mencari kepentingan duniawi bukanlah tujuan yang dibenarkan dalam keterangan tersebut.
Sumber utama: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, halaman 312–313, pembahasan nomor 294, “Ulama di Pemerintahan”.

Post a Comment for "Ulama di Pemerintahan: Bagaimana Hukumnya Ulama Menjabat dalam Pemerintahan?"
Post a Comment