Gus Yahya Ajak Seluruh Pengurus NU Siapkan Muktamar ke-35 secara Konstitusional

Jakarta — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengajak seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk bersama-sama menyiapkan Muktamar ke-35 NU secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ajakan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membacakan Surat Pernyataan Nomor: 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tentang Tanggapan atas Tabayun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan, di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

Dalam pernyataannya, Gus Yahya menegaskan bahwa Muktamar harus dipersiapkan melalui semangat musyawarah sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal organisasi. Ia menilai, langkah tersebut penting agar NU dapat melangkah ke masa depan dengan pijakan yang kuat dan sah secara organisasi.

Gus Yahya juga menekankan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan yang berpotensi merusak NU sebagai rumah besar bersama. Menurutnya, energi organisasi seharusnya diarahkan pada kerja-kerja khidmah dan pelayanan umat, bukan dihabiskan untuk konflik internal.

Ia mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tetap menjalankan tugas-tugas jam’iyah sebagaimana mestinya, tanpa terpengaruh oleh ketegangan yang sedang berlangsung. Gus Yahya juga mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan dan ukhuwah nahdliyah.

Menanggapi Surat Tabayun Rais Aam PBNU, Gus Yahya menyatakan bahwa isi surat tersebut memiliki konteks yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Menurutnya, apabila keseluruhan konteks tersebut dipahami secara utuh dan jujur, maka akan terlihat bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston pada 20 November 2025, termasuk seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, tidak memiliki dasar yang sah.

Gus Yahya menilai rangkaian keputusan tersebut bertentangan dengan AD/ART NU dan karena itu dinyatakan batal demi hukum. Sebagai mandataris Muktamar yang memiliki tanggung jawab menjaga konstitusi jam’iyah, ia menyatakan menolak keputusan tersebut beserta seluruh produk turunannya.

Ia menegaskan bahwa sikap tersebut tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan sebagai upaya menjaga marwah organisasi, konstitusi NU, serta tatanan yang telah diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Yahya menekankan pentingnya memastikan NU tetap berjalan di atas rel konstitusional dan nilai-nilai persaudaraan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.