NEW YORK – Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York pada Senin (5/1/2026) menjadi panggung perdebatan panas antara Amerika Serikat dan komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekhawatiran mendalam atas legalitas operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Guterres memperingatkan bahwa tindakan sepihak ini dapat memicu ketidakstabilan besar di Amerika Latin dan menetapkan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Ia juga mengingatkan seluruh anggota untuk mematuhi Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain.
Argumen Amerika Serikat: Penegakan Hukum, Bukan Pendudukan
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membela aksi Washington dengan menyebutnya sebagai "operasi penegakan hukum bedah" untuk menangkap buronan atas tuduhan narkoterorisme, bukan sebuah aksi perang atau pendudukan.
"Kami tidak menjajah suatu negara. Namun, kami tidak akan membiarkan Belahan Bumi Barat menjadi basis operasi bagi musuh-musuh negara kami," tegas Waltz. Ia juga menambahkan bahwa cadangan energi terbesar dunia tidak boleh dikendalikan oleh pemimpin yang dianggap tidak sah oleh AS.
Kecaman dari Rusia, China, dan Kolombia
Langkah AS tersebut mendapat perlawanan keras dari sejumlah negara anggota Dewan Keamanan:
Rusia: Duta Besar Vassily Nebenzia mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan menuduh adanya kemunafikan dari anggota dewan yang enggan mengkritik AS.
China: Perwakilan Sun Lei membandingkan aksi ini dengan invasi Irak tahun 2003 dan memperingatkan bahwa solusi militer hanya akan memicu krisis yang lebih luas.
Kolombia: Sebagai pihak yang meminta pertemuan darurat, Kolombia mengutuk operasi tersebut sebagai pelanggaran integritas wilayah Venezuela dan mendesak pembebasan segera Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Kebuntuan Hukum di Dewan Keamanan
Meskipun tekanan internasional menguat, Dewan Keamanan PBB secara praktis tidak mampu mengambil tindakan hukum yang mengikat terhadap Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh posisi Washington sebagai anggota tetap yang memegang hak veto, yang dapat memblokir setiap resolusi yang menyudutkan mereka.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump tetap melontarkan ancaman untuk melakukan serangan lanjutan jika Venezuela tidak kooperatif dengan kebijakan Washington. Sementara itu, pasca pertemuan PBB, Maduro dijadwalkan segera menghadapi pengadilan federal di Manhattan atas dakwaan konspirasi narkoterorisme.
Referensi:
CNBC Indonesia. (2026, 6 Januari). DK PBB Rapat Darurat Bahas Aksi Trump soal Venezuela, Ini Hasilnya. Diakses dari
Tanggal Akses: 7 Januari 2026
.jpg "Pesawat ATR 400 Patroli Maritim KKP Hilang Kontak di Maros, Basarnas Sisir Kawasan Bantimurung")
0 komentar:
Post a Comment