RI dan Sejumlah Negara Timur Tengah Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Jakarta — Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina. Desakan tersebut ditujukan kepada Israel agar segera membuka akses masuk bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui pernyataan resmi yang disampaikan di akun X, Jumat (2/1/2026), menyebut bahwa sikap bersama ini disampaikan oleh para menteri dari Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, Qatar, dan Republik Arab Mesir.

Dalam pernyataan tersebut, para menteri menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat dan badai, yang memperparah penderitaan warga sipil.

"Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai. Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan-bangunan yang rusak, dan paparan suhu dingin yang disertai kekurangan gizi, telah secara signifikan meningkatkan risiko terhadap kehidupan warga sipil, termasuk akibat wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis," tulis Kemlu RI.

Para menteri juga memberikan apresiasi atas peran berkelanjutan organisasi internasional dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya UNRWA, serta lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan internasional yang terus menyalurkan bantuan kepada warga Palestina di tengah situasi yang sangat sulit.

Dalam konteks tersebut, Israel didesak untuk menjamin agar PBB dan organisasi kemanusiaan internasional dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan di Gaza maupun Tepi Barat.

"Mereka menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integral mereka dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza. Setiap upaya untuk menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi tidak dapat diterima," ujarnya.

Lebih lanjut, para menteri menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 serta Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi aktif dalam implementasi rencana tersebut guna memastikan keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta membuka jalan bagi kehidupan yang bermartabat dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

"Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat untuk melindungi penduduk dari kondisi musim dingin yang parah," jelas Kemlu RI.

Selain itu, para menteri menyerukan komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan Israel agar segera mencabut pembatasan terhadap masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan penting, termasuk tenda, bahan tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi.

"Para menteri menuntut agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza secara penuh, segera, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah dua arah sesuai ketentuan dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump," imbuhnya.

Pernyataan bersama ini menegaskan kembali sikap Indonesia dan negara-negara Timur Tengah dalam mendukung perlindungan warga sipil Palestina serta menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan sesuai prinsip hukum internasional dan kemanusiaan.