Gebrakan Hari Pertama, Zohran Mamdani Cabut Aturan Pro-Israel di New York

New York City — Wali Kota New York City yang baru dilantik, Zohran Mamdani, langsung mengambil langkah politik besar pada hari pertamanya menjabat, Jumat (2/1/2026). Ia menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan kontroversial warisan pemerintahan sebelumnya di bawah Eric Adams, termasuk aturan-aturan yang selama ini dipandang sebagai kebijakan pro-Israel.

Dalam perintah eksekutif tersebut, Mamdani secara resmi membatalkan seluruh arahan wali kota yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024. Kebijakan eksekutif yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut tetap berlaku, kecuali secara eksplisit diubah atau dicabut melalui ketentuan baru.

Langkah ini berdampak langsung pada pencabutan beberapa kebijakan strategis, salah satunya perintah yang melarang lembaga pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel. Selain itu, aturan lain yang turut dicabut adalah kebijakan yang mengadopsi definisi luas antisemitisme dan mengategorikan sejumlah kritik terhadap Israel sebagai tindakan antisemit.

Pencabutan kebijakan tersebut memicu respons keras dari pemerintah Israel dan sejumlah organisasi Yahudi di Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial, Kementerian Luar Negeri Israel menuding kebijakan Mamdani berpotensi memicu peningkatan antisemitisme, sebagaimana dilaporkan TRT World.

Kritik serupa disampaikan oleh United Jewish Appeal (UJA) Federation of New York. Organisasi tersebut menilai keputusan Mamdani telah membatalkan perlindungan penting yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan kota.

Meski demikian, Mamdani memastikan bahwa Kantor Kota untuk Penanggulangan Antisemitisme yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya tidak dibubarkan. Kantor tersebut tetap beroperasi dan berada di bawah administrasi pemerintahannya. Perintah eksekutif baru itu juga menegaskan bahwa pencabutan kebijakan tidak memengaruhi perintah darurat yang saat ini masih berlaku di New York City.

Dalam konferensi pers, Mamdani membela langkah yang diambilnya dengan menegaskan komitmen terhadap perlindungan warga Yahudi di kota tersebut.

"Melindungi warga Yahudi New York akan menjadi fokus pemerintahan saya," kata Mamdani.

Ia menyebut pencabutan kebijakan lama sebagai langkah awal untuk membangun pemerintahan dengan fondasi baru.

"Tindakan terhadap perintah eksekutif ini memberi kami sebuah titik awal yang bersih untuk mulai bekerja menghadirkan era baru bagi warga New York," ujarnya.

Mamdani juga menekankan bahwa pemerintahannya akan secara aktif melawan segala bentuk kebencian dan polarisasi sosial.

"Pemerintahan saya akan ditandai oleh pemerintah kota yang tanpa lelah memerangi kebencian dan perpecahan," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut termasuk upaya konkret dalam menanggulangi antisemitisme.

Sementara itu, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut oleh Mamdani merupakan langkah menit terakhir pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, perintah-perintah tersebut tampak dirancang untuk membatasi pandangan politik yang berbeda dari wali kota terdahulu.

Lieberman menyebut tidak mengherankan jika pemerintahan baru bergerak cepat mencabut kebijakan tersebut demi membuka ruang kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.