Peneliti BRIN: Kemandirian Jadi Modal NU dan Muhammadiyah Mainkan Diplomasi Global

Jakarta – Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus analis politik luar negeri, Dewi Fortuna Anwar, menilai bahwa kemandirian merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk memainkan peran strategis dalam diplomasi masyarakat sipil di tingkat global.

Menurut Dewi, prospek diplomasi NU dan Muhammadiyah sangat ditentukan oleh kemampuan kedua organisasi tersebut dalam menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. Meski dapat menjadi mitra strategis pemerintah, NU dan Muhammadiyah tetap harus mempertahankan sikap kritis sebagai pilar masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa ketika organisasi masyarakat sipil terlalu terkooptasi oleh kekuasaan, legitimasi dan kredibilitasnya akan melemah. Dalam kondisi demikian, peran organisasi sebagai penopang demokrasi dan penjaga kepentingan publik tidak lagi berjalan efektif.

"Jadi kalau dia dianggap hanya sebagai salah satu cabang dari eksekutif, nilai dia sebagai kekuatan civil society yang otonom dari negara akan berkurang. Jadi kemandirian itu yang perlu belajar dari NU lama," katanya dalam program Menjadi Indonesia episode 36 bertema Dewi Fortuna Anwar: Politik Luar Negeri, ASEAN, dan Budaya Minangkabau yang tayang perdana di YouTube NU Online pada Selasa (20/1/2026).

Dewi kemudian mencontohkan sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai figur yang mampu menjaga kedekatan dengan kekuasaan tanpa kehilangan independensi. Kedekatan tersebut, menurutnya, tidak pernah membuat Gus Dur mudah dikooptasi, sehingga tetap dihormati sebagai tokoh masyarakat sipil yang memiliki legitimasi moral kuat.

Ia menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah perlu konsisten menjaga marwahnya sebagai kekuatan masyarakat sipil, bukan terjebak dalam politik praktis. Sikap ini dinilai penting agar kedua organisasi tersebut tetap relevan dalam jangka panjang, terlepas dari dinamika kekuasaan yang silih berganti.

"Karena politik itu bisa memihak, bisa kalah, bisa menang, bisa naik, bisa turun, bisa in, bisa out. Tetapi civil society harus berada di tengah-tengah masyarakat membela kebenaran. Selama itu, saya kira, itu akan memainkan perannya," jelasnya.

Dalam konteks global, Dewi menilai peran NU dan Muhammadiyah kian signifikan seiring perubahan lanskap diplomasi internasional. Kebijakan luar negeri tidak lagi dimonopoli negara, melainkan juga dijalankan oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan transnasional.

Ia menilai dialog dengan kelompok ekstrem serta penanganan konflik berbasis agama justru lebih efektif dilakukan oleh tokoh dan organisasi keagamaan dibandingkan oleh negara. Hal ini karena organisasi keagamaan memiliki kedekatan kultural serta legitimasi moral yang kuat di tengah masyarakat.

Di tingkat nasional, Dewi menekankan pentingnya NU dan Muhammadiyah untuk terus menyuarakan nilai moral dan kepentingan warga. Ia mengingatkan bahwa negara dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya, sehingga masyarakat sipil harus berfungsi sebagai hati nurani bangsa.

"Begitu rakyat sudah dibungkam dan organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak berani bicara lagi, maka runtuhlah bangsa kita. Yang ada hanya negaranya, padahal negara itu didirikan untuk melindungi bangsanya," terangnya.