Sah! Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Sumatra. Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa langkah tegas ini diambil setelah terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas PKH kemudian mempercepat audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran lingkungan.

Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden secara virtual dari London pada Senin (19/1/2026), Satgas PKH melaporkan hasil investigasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Prasetyo memaparkan bahwa 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 perusahaan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat 6 perusahaan non-kehutanan yang bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Satgas PKH Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat TNI, BPKP, dan kementerian terkait lainnya.

Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Aceh (3 perusahaan):

PT Aceh Nusa Indrapuri
PT Rimba Timur Sentosa
PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 perusahaan):

PT Minas Pagai Lumber
PT Biomass Andalan Energi
PT Bukit Raya Mudisa
PT Dhara Silva Lestari
PT Sukses Jaya Wood
PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 perusahaan):

PT Anugerah Rimba Makmur
PT Barumun Raya Padang Langkat
PT Gunung Raya Utama Timber
PT Hutan Barumun Perkasa
PT Multi Sibolga Timber
PT Panei Lika Sejahtera
PT Putra Lika Perkasa
PT Sinar Belantara Indah
PT Sumatera Riang Lestari
PT Sumatera Sylva Lestari
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
PT Teluk Nauli
PT Toba Pulp Lestari Tbk

6 Badan Usaha Non-Kehutanan

Aceh (2 perusahaan):

PT Ika Bina Agro Wisesa
CV Rimba Jaya

Sumatra Utara (2 perusahaan):

PT Agincourt Resources
PT North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat (2 perusahaan):

PT Perkebunan Pelalu Raya
PT Inang Sari

Total: 28 perusahaan.

Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menegakkan hukum lingkungan, memulihkan ekosistem hutan, serta mencegah terulangnya bencana banjir dan kerusakan lingkungan di masa mendatang.