Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji usulan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai rencana pemindahan ibu kota negara karena harus mencari lokasi yang tepat sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Semua wilayah kami cari, yang penting cari kriterianya dulu. Kita sebagai negara merdeka ya harus mencari identitas sesuai kriteria tadi, harus aman, aksesnya mudah, lingkungannya bagus,” katanya di Kantor Kementerian Bappenas, Senin, 10 April 2017.
Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain disebabkan kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek.
Arifin memprediksi Jakarta di masa mendatang berpotensi memiliki masalah lingkungan, hidrologi, transportasi, dan keamanan. Toh, Jakarta akan dipertahankan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pusat pemerintahan, "Kita cari wilayah yang benar-benar memenuhi persyaratan tadi. Secara wilayah, lingkungan, geografi dan sebagainya,” ucap Arifin.
Dalam perencanaan pemindahan ibukota tersebut, Arifin menuturkan, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis kajian dan pelaksanaan. Nantinya tim tersebut juga akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Seperti Kazakhstan yang memindahkan ibu kota negara ke Astana, Australia ke Canberra, Amerika dengan ibu kota Washington DC, dan India dengan ibu kota New Delhi.
“Kami akan mempelajari keterangan-keterangan bagiamana mereka memindahkan, mempelajari variabel untuk memindahkan kota tadi, dan nanti berbagai variabel akan kami terapkan mana kota yang cocok untuk Indonesia yang negara kepulauan ini,” tutur Arifin.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Buktinya, Jokowi meminta Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian-kajian teknis.
"Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)"ujar Bambang saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah 2017 di Palangkaraya, Kamis, 6 April 2017.
Kajian ini, menurut Bambang, harus dilakukan sebab pemindahan ibu kota negara ini bukan seperti orang pindah rumah, tapi memindahkan ekosistem. Oleh sebab itu, kajiannya harus bagus.
Sumber: Tempo
0 komentar:
Post a Comment