OTT di Pati, KPK Tangkap Bupati Sudewo

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Hingga saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Sudewo. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Polres Kudus.

“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tegas dia.

Namun demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat Sudewo hingga terjaring operasi tangkap tangan tersebut. Pihak KPK menyatakan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menggelar OTT di wilayah Pati. Informasi tersebut juga disampaikan langsung oleh Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung KPK Merah Putih.

“Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” ujar Budi saat ditemui di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (19/1/2026).

KPK juga belum menjelaskan secara detail pihak-pihak lain yang turut diamankan maupun status hukum mereka. Meski begitu, KPK memastikan bahwa operasi senyap tersebut telah mengamankan sejumlah pihak terkait.

“Nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” ucap dia.

Selain itu, KPK juga belum membeberkan konstruksi perkara yang menjadi dasar OTT di Kabupaten Pati.

“Ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja,” tegas dia.

KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum pihak-pihak yang terlibat.