Pejabat Bea Cukai Baru Delapan Hari Dilantik Terjaring OTT KPK, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang baru delapan hari dilantik.

Pejabat tersebut adalah Rizal (RZL), yang dilantik Purbaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun, dalam perkara OTT, status Rizal terkait dengan jabatannya sebelumnya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan meski pejabat yang bersangkutan baru saja dilantik.

"Ya enggak apa-apa. Itu kan kita mengerti ada kebocoran atau kelemahan di sana-sini. Tapi kalau saya kasih tahu di depan enggak ketahuan tuh safe house nya," kata Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (26/2/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sengaja membiarkan pejabat DJBC tersebut tetap menjalankan tugas seperti biasa. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kecurigaan dan membuka ruang agar praktik dugaan korupsi dapat terungkap secara menyeluruh.

"Dengan seperti itu mereka kan enggak curiga sehingga mereka berbisnis seperti basa sehingga bisnisnya ketahuan," ucap Purbaya.

Dalam perkara ini, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai total Rp40,5 miliar. Barang bukti tersebut ditemukan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap.

"KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya, karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya. Yang diduga terkait dengan tindak pidana ini, total senilai Rp40,5 miliar," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

KPK juga telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari pejabat DJBC dan pihak swasta, yakni:

RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026;
SIS, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC;
ORL, Kepala Seksi Intelijen DJBC;
JF, pemilik PT Blueray;
AND, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray;
DK, Manajer Operasional PT Blueray.

KPK menegaskan proses hukum akan terus berlanjut guna mengungkap secara tuntas konstruksi perkara serta aliran dana yang diduga terkait praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.