Reaksi Dunia atas Serangan AS, Venezuela Desak PBB Gelar Rapat Darurat

Caracas — Serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) memicu gelombang reaksi internasional. Sejumlah negara dan organisasi internasional menyampaikan kecaman keras, menyerukan deeskalasi, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.

Pemerintah Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat guna membahas serangan tersebut. Permintaan itu disampaikan tak lama setelah serangan menghantam sejumlah titik strategis di ibu kota Caracas.

”Menghadapi agresi kriminal yang dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap tanah air kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab menegakkan hukum internasional,” tulis Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil melalui pesan Telegram, Sabtu, beberapa jam setelah serangan.

Hingga laporan ini disusun, keberadaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro belum diketahui secara pasti pascaserangan ke Caracas.

Kecaman Rusia dan Iran

Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keras langkah Washington dan menyebutnya sebagai tindakan agresi bersenjata yang sangat mengkhawatirkan. Moskwa menilai dalih yang digunakan Amerika Serikat untuk membenarkan serangan tersebut tidak berdasar dan justru mencerminkan dominasi permusuhan ideologis atas diplomasi.

Rusia juga menegaskan bahwa Amerika Latin telah mendeklarasikan diri sebagai zona damai sejak 2014. Menurut Moskwa, Venezuela berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan eksternal, terlebih melalui intervensi militer.

Rusia menyatakan dukungan terhadap seruan Venezuela dan negara-negara Amerika Latin agar Dewan Keamanan PBB segera menggelar pertemuan darurat. Moskwa juga menyerukan penghentian eskalasi konflik.

”Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada upaya mencari jalan keluar melalui dialog,” demikian pernyataan Rusia.

Kecaman paling keras datang dari Iran. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan sikap perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai pemaksaan arogan oleh musuh.

”Kami tidak akan tunduk kepada musuh,” kata Khamenei.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa dengan kepercayaan kepada Tuhan dan dukungan rakyat, kekuatan musuh pada akhirnya dapat dipatahkan. Ketegangan ini juga tidak lepas dari kedekatan Iran dan Venezuela di sektor energi, terutama setelah AS menyita tanker bermuatan minyak Venezuela pada Desember 2025, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Upaya Mediasi dan Seruan Deeskalasi

Spanyol mengambil pendekatan diplomatik dengan menyerukan moderasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah Spanyol menegaskan kesiapan untuk berperan sebagai mediator.

”Spanyol siap menawarkan jasa baiknya untuk mencapai solusi damai dan ternegosiasi atas krisis yang sedang berlangsung,” demikian pernyataan resmi Pemerintah Spanyol.

Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Ia menekankan bahwa keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama.

Dari kawasan Karibia, Perdana Menteri Trinidad dan Tobago Kamla Persad-Bissessar menegaskan negaranya tidak terlibat dalam operasi militer AS dan tetap menjaga hubungan damai dengan Venezuela.

Sikap Indonesia

Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Venezuela, khususnya terkait keselamatan warga negara Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menegaskan pentingnya penyelesaian damai.

”Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” ujarnya.

Tuduhan Serangan ke Kawasan Sipil

Di tengah reaksi internasional tersebut, Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang kawasan permukiman warga. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyatakan bahwa serangan dilakukan dengan rudal dan roket yang ditembakkan dari helikopter tempur dan menghantam area sipil.

Wilayah terdampak meliputi permukiman di sekitar Fuerte Tiuna, kompleks militer terbesar Venezuela, serta kawasan di Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Ledakan dilaporkan terjadi sekitar pukul 02.00 waktu setempat dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas.

Padrino Lopez menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional. Pemerintah Venezuela mengumumkan pengerahan besar-besaran kekuatan darat, laut, udara, serta sistem pertahanan rudal untuk menjaga keamanan nasional. Hingga kini, otoritas setempat masih mengumpulkan data korban luka dan jiwa.