JAKARTA – Praktik manipulasi harga atau transfer pricing disinyalir masih menjadi dalang utama bocornya potensi penerimaan negara dalam jumlah raksasa di sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan dukungan penuhnya atas rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Luhut menegaskan bahwa celah kebocoran pada komoditas mentah strategis selama ini memang sangat besar akibat minimnya pengawasan harga yang terintegrasi.
"Sumber daya alam, saya kira itu besar sekali, memang transfer pricing sangat banyak," ujar Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri acara di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Usulkan Sistem Simbara: Kunci Mengunci Ruang Gerak Pelanggar
Demi menyumbat celah korupsi dan manipulasi tersebut, Luhut mengaku telah mengusulkan strategi khusus kepada CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Ia meminta agar operasional DSI memanfaatkan platform pengawasan digital Simbara (Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara).
Platform ini nantinya akan menghubungkan data lintas sektoral mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Kita gunakan juga Simbara yang fleksibilitasnya sudah ada dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke National Single Window. Jadi sudah bisa bangun sistem itu, dan orang tidak akan bisa lari dari situ," tambah Luhut.
Sistem "Saklek" Tanpa Intervensi: Mau Polisi atau Tentara Tidak Bisa Main Mata
Keunggulan utama dari integrasi Simbara dengan National Single Window adalah adanya fitur Automatic Blocking System (ABS). Perusahaan eksportir wajib memenuhi 7 kriteria ketat sejak izin diterbitkan, mulai dari laporan cadangan, tingkat kalori, hingga lokasi tambang.
Jika ada kewajiban fiskal (seperti royalti atau pajak) yang belum dibayarkan secara penuh, sistem secara otomatis akan memblokir proses ekspor secara instan tanpa bisa diintervensi oleh oknum mana pun.
"Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, tak, nggak bisa. Kamu nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa mempengaruhi sistem ini. Dia harus mulai dari nol. Nah, itu yang harus kita awasi ramai-ramai," tegasnya secara blak-blakan.
Klaim Mampu Tekan Kebocoran Hingga 40 Persen
Meski nominal pasti penyelamatan devisa lewat BUMN baru ini belum dihitung mendalam, Luhut sangat optimistis hasilnya akan fantastis. Berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Marves, penerapan Simbara pada tata kelola komoditas batu bara terbukti berhasil memangkas tingkat kebocoran anggaran negara hingga 40 persen.
Dengan wadah BUMN ekspor yang payung hukumnya jauh lebih spesifik di bawah kepemimpinan Presiden saat ini, penyelamatan pendapatan sektor SDA diproyeksikan melonjak jauh lebih masif.
Referensi:
Pojok Papua. (2026, 26 Mei). Luhut Ungkap Kebocoran Ekspor SDA Akibat Praktik Transfer Pricing. Diakses dari https://www.pojokpapua.id/luhut-ungkap-kebocoran-ekspor-sda-transfer-pricing
Tanggal Akses: 26 Mei 2026
0 komentar:
Post a Comment