Rapor Hijau dari Arafah: DPR Puji Habis-habisan Transformasi Kementerian Haji Bentukan Prabowo!"

MAKKAH – Berbeda dengan catatan kritis pada hari sebelumnya, Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI kini memberikan apresiasi resmi atas peningkatan kualitas dan lompatan teknologi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Negara dinilai hadir maksimal dalam mengawal kenyamanan jemaah haji Indonesia selama fase krusial wukuf di Padang Arafah.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi mandiri merupakan langkah politik-strategis yang sangat tepat.

"Dimulainya di era pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memulai membuat suatu lembaga yang menghadirkan negara untuk umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada wukuf di Arafah," ujar Cucun di Arafah, Makkah, Selasa (26/5/2026).

Langkah Mitigasi Efektif Meminimalisasi Sengkarut Tahunan

Berdasarkan pemantauan ketat dari Timwas di lapangan, kementerian baru yang berdiri berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini dinilai sukses mengeksekusi rencana mitigasi risiko secara terencana.

Beberapa sektor pelayanan yang biasanya menjadi rapor merah pada musim haji tahun-tahun lalu, kali ini berhasil diatasi dengan baik:

Akomodasi & Tenda: Penataan dan fasilitas maktab di Arafah menjadi lebih terstruktur.
Manajemen Konsumsi: Distribusi makanan bagi ratusan ribu jemaah berjalan lancar dengan sistem pengawasan yang diperketat.
Transportasi: Pola pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah mampu dikendalikan dengan skema gelombang yang terukur.

"Kelemahan-kelemahan pelayanan yang terjadi di tahun sebelumnya mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan. Termasuk, ratusan ribu jemaah haji Indonesia ini betul-betul merasa dilayani," tegas politisi senior Fraksi PKB tersebut.

Komitmen Evaluasi Total Pasca-Operasional

Sinergi antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah sudah berjalan sejak tahap awal penentuan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) demi menjaga transparansi tata kelola keuangan negara.

Sebagai langkah keberlanjutan, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini memastikan legislatif akan langsung menggelar rapat evaluasi akbar komprehensif bersama jajaran kementerian sesaat setelah seluruh jemaah tiba kembali di Tanah Air. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengunci formula pelayanan terbaik agar kualitas operasional haji di masa depan terus meningkat secara konsisten.

Referensi:

Parlementaria - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 26 Mei). Apresiasi Kinerja Kementerian Haji dan Umrah, Transformasi Layanan Dirasakan Seluruh Jemaah di Arafah. Diakses dari https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Apresiasi-Kinerja-Kementerian-Haji-dan-Umrah-Transformasi-Layanan-Dirasakan-Seluruh-Jemaah-di-Arafah-65565

Tanggal Akses: 26 Mei 2026